Pemerintah Kucurkan Dana Rp1,2 Triliun untuk Pedagang Kali Lima
 |
| Foto ilustrasi |
Bantuan ini secara spesifik menyasar kabupaten dan kota yang terkena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 27 dan nomor 28 tahun 2021, dimana penerima bantuan adalah bagi PKL dan warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya menyampaikan bahwa BTPKLW yang hari ini mulai diluncurkan, selain sebagai kompensasi atas kerugian ekonomi akibat pembatasan, juga diharapkan menjadi sinyal untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat di tingkat bawah." jelasnya pada acara penyaluran BTPKLW yang berlangsung di Polrestabes Medan, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (9/9)
Bantuan untuk sektor usaha mikro dengan pagu sebesar Rp1,2 triliun ini akan disalurkan bagi 1 juta pelaku usaha mikro yang masing-masing akan mendapatkan Rp1,2 juta.
Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat disesuaikan dengan data Dinas Tenaga Kerja di daerah masing-masing.
Untuk data yang diperlukan yakni jenis usaha, lokasi usaha, NIK para pengusaha usaha mikro. Adapun, penyaluran bantuan dilakukan oleh TNI dan Polri melalui sistem aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Skema bantuan dana tersebut merupakan respons melemahnya kegiatan ekonomi masyarakat yang mulai bergeliat pada triwulan II-2021, pemerintah pun telah melakukan refocusing APBN dan meningkatkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi sebesar Rp744,77 triliun, yang difokuskan untuk penanganan aspek kesehatan dan serangkaian program perlindungan sosial.
Sampai 10 September 2021 realisasi PEN 2021 telah mencapai Rp377,5 triliun. Menko Perekonomian memaparkan, progres signifikan terjadi pada realisasi klaster Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan klaster Kesehatan. Realisasi klaster Kesehatan meningkat dari Rp47,71 triliun di kuartal II menjadi Rp93,45 triliun, sedangkan klaster Perlinsos meningkat dari Rp66,43 triliun di kuartal II menjadi Rp108,16 triliun.
Kemudian Program Prioritas yang di kuartal II Rp41,83 triliun menjadi Rp58,04 triliun, klaster Dukungan UMKM dan Korporasi yang di kuartal II Rp51,27 triliun menjadi Rp59,93 triliun, sedangkan Insentif Usaha di kuartal II Rp45,07 triliun menjadi Rp57,92 triliun.
Menyangkut implementasi Program Kartu Prakerja, total pendaftar telah mencapai 69,7 juta orang yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. "Di tahun 2021 batch 12-19 penerimanya adalah 4,3 juta, dan telah menyelesaikan pelatihan 3,2 juta, yang telah mendapatkan insentif 3.040.724 penerima, dan insentifnya Rp6,82 triliun. Batch 19 pendaftarnya 3,9 juta atau 3.967.595 (pendaftar), yangeligible 2.413.667, yang diterima 800 ribu, dan pendaftaran telah dibuka 9 September dan berakhir 12 September kemarin," papar Menko Perekonomian.
Untuk program Perlinsos berupa bantuan subsidi gaji/upah untuk pekerja/buruh (BSU), hingga 10 September 2021, telah dicairkan kepada 3,4 juta pekerja yang masing-masing mendapatkan Rp1 juta. Kemudian, untuk program banpres produktif usaha mikro, realisasi hingga 10 September 2021 mencapai Rp15,25 triliun untuk 12,71 juta pelaku usaha mikro atau telah mencapai 99,3 persen dari total anggaran Rp15,36 triliun.