1.650 Ketua RT Kota Jambi Dilantik Serentak, Maulana: Dana Rp100 Juta Harus Transparan

KOTA JAMBI // KoreksiNews – Pemerintah Kota Jambi mencetak sejarah baru dengan melantik 1.650 Ketua Rukun Tetangga (RT) secara serentak pada Rabu pagi (21/5/2025). Pelantikan massal ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. H. Maulana, MKM, dan digelar di lapangan utama Kantor Wali Kota Jambi.

Pelantikan ini disebut sebagai yang pertama kali dilakukan secara serentak di Indonesia dan menjadi bagian dari reformasi pemerintahan berbasis lingkungan.

Sejumlah tokoh nasional turut hadir, seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Gubernur Jambi Al Haris, Anggota DPR RI H. Bakri, serta unsur Forkopimda Kota Jambi.

Dalam pidatonya, Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa pelantikan serentak ini terinspirasi dari pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Ia menilai langkah ini penting untuk membangun sinergi antarwilayah dan memperkuat pelayanan publik dari bawah.

"Setelah pemilihan dilakukan serentak, hari ini kita kukuhkan semua Ketua RT di Kota Jambi. Ini bukan hanya simbolis, tapi titik awal memperkuat peran RT dalam pembangunan," kata Maulana.

Maulana juga menekankan bahwa masa jabatan RT kini diperpanjang menjadi lima tahun, disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.

Namun yang paling disorot, Maulana secara terbuka menyampaikan bahwa tiap RT akan menerima alokasi dana sebesar Rp100 juta per tahun. Ia meminta agar dana tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan.

“Dana ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Maulana di hadapan ribuan ketua RT.

Menariknya, para Ketua RT juga dikukuhkan sebagai pemangku adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi. Dalam waktu dekat, Pemkot Jambi bersama DPRD akan menyusun Perda tentang hukum adat. RT akan berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan, seperti konflik rumah tangga atau antarwarga.

Usai pelantikan, para Ketua RT akan mengikuti pembekalan dari sejumlah instansi strategis. Densus 88 akan memberi materi terkait deteksi dini radikalisme, sementara BNPB dan BPBD akan memberikan pelatihan penanganan bencana, seperti banjir dan kebakaran.

Materi lain juga disiapkan, seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan wawasan kebangsaan.

Pelantikan ini jadi sorotan publik, bukan hanya karena jumlahnya yang besar, tapi juga karena beban tanggung jawab yang kini diemban para Ketua RT. KoreksiNews akan terus mengawal implementasi program ini, khususnya penggunaan dana RT dan penguatan peran adat di lingkungan masyarakat.(JO)