Rusman menilai, banyak informasi yang beredar di publik tidak berdasar, bersifat provokatif, dan dapat menyesatkan persepsi masyarakat terkait legalitas serta aktivitas koperasi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, ia merasa perlu menghadirkan penjelasan hukum yang berimbang dan berbasis fakta.
"Sudah terlalu banyak tudingan yang tidak berdasar di media sosial. Kami memiliki izin resmi, dan koperasi ini berkomitmen menjalankan aktivitas tambang sesuai ketentuan hukum. Untuk itu, kami menunjuk kuasa hukum guna memberikan klarifikasi dan jika perlu, menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi hoaks," ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum Rusman Soamole, Harkuna Litiloly.SH menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang mengumpulkan berbagai bukti terkait penyebaran informasi yang diduga bersifat fitnah dan mencemarkan nama baik kliennya.
"Kami akan menempuh langkah hukum jika ditemukan adanya unsur pelanggaran hukum, baik melalui pencemaran nama baik maupun penyebaran berita bohong.Saya Pastikan akan di proses secara hukum Ini kami Lakukan demi menjaga nama baik klien kami dan juga memastikan bahwa masyarakat harus menerima informasi yang benar," tegas Harkuna.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan digelar konferensi pers untuk menjawab berbagai tudingan yang dialamatkan kepada koperasi, sekaligus memaparkan dokumen dan legalitas resmi yang dimiliki.
Langkah ini dinilai penting tidak hanya untuk menjaga kredibilitas koperasi, tetapi juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menyikapi informasi yang belum tentu benar.
Untuk itu kami menghimbau agar sesuatu yang bisa di selesaikan secara baik baik, mari kita bermusyawarah
Duduk bersama dlm bingkai Persaudaraan (Kai Wait)
Setiap masalah pasti ada penyelesaian dan setiap penyelesaian pasti menguntungkan semua pihak
Terutama masyarakat Adat. tutur Harkuna.
Petuanan Kayeli Barakate.
(Amar S)
Posting Komentar