Kemenkum Jambi Temui BPK, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pengawasan Anggaran

JAMBI // KoreksiNews – Komitmen untuk menjalankan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Provinsi Jambi. Kamis (3/7/2025), Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Idris, melakukan audiensi resmi ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jambi.

Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jambi, Muhamad Toha Arafat. Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga membahas pentingnya sinergi dalam pengawasan penggunaan anggaran negara, termasuk langkah-langkah konkret yang harus dijalankan untuk mencegah penyalahgunaan keuangan di tingkat instansi.

Yang menarik, Idris tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh dua pejabat tinggi lainnya: Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi, Hidayat, dan Kepala Kanwil Kemenkum, Sukiman. Ketiganya menegaskan keseriusan pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan membuka ruang evaluasi dari lembaga pengawas negara.

“Kami menyadari pentingnya peran BPK dalam menjaga integritas dan akuntabilitas anggaran. Kami terbuka untuk pengawasan dan evaluasi, karena itu bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tegas Idris dalam pertemuan tersebut.

Idris juga mengungkapkan bahwa kolaborasi antarinstansi adalah kunci dalam memperbaiki kinerja birokrasi yang selama ini kerap disorot publik karena lemahnya pengawasan internal.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jambi, Muhamad Toha Arafat, menyatakan bahwa BPK selalu siap menjadi mitra pengawasan yang objektif dan konstruktif. Menurutnya, keterbukaan dari lembaga seperti Kemenkum adalah langkah maju yang perlu diapresiasi.

“Kami mengapresiasi komitmen Kemenkum Jambi untuk menjalin komunikasi terbuka. Sinergi ini penting agar tata kelola anggaran tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan di lapangan,” ujar Toha Arafat.

Audiensi berlangsung penuh kehangatan namun tetap serius. Dialog terbuka antara kedua belah pihak membahas juga tantangan real di lapangan, mulai dari pengawasan internal yang lemah hingga perlunya peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola anggaran.

Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama, namun esensi utamanya adalah pesan bahwa transparansi dan pengawasan bukan sekadar slogan, melainkan harus dijalankan secara konsisten. (JO)

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."