Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Kepala Daerah di Kepulauan Nias Audiensi di Kemenkeu RI

Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara
JAKARTA // KoreksiNews - Para kepala daerah di Kepulauan Nias menyambangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Mereka datang untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui usulan pendanaan dan mekanisme Pinjaman Daerah. Jumat (18/07/ 2025)

Audiensi tiga kepala Daerah di kepulauan Nias yakni Sowa’a Laoli, S.E., M.Si. Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si, dan Bupati Nias, Ya'atulo Gulo, SE, SH, M.Si dan Bupati Nias, Ya'atulo Gulo, SE, SH, M.Si diterima langsung oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI, Suahasil Nazara yang didampingi jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK), serta Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) beserta timnya.

Pertemuan ini berlangsung di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan RI, Jakarta dihadiri Sowa’a Laoli, S.E., M.Si. Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si, dan Bupati Nias, Ya'atulo Gulo, SE, SH, M.Si serta Sekretaris BPKPD Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nias dan Kepala BKAD Kabupaten Nias.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu Suahasil Nazara menegaskan komitmen penuh Kemenkeu RI dan PT. SMI. "Kami siap mendukung penuh daerah-daerah yang ingin mengajukan pinjaman daerah," ujar Wamenkeu.

Beliau menambahkan bahwa Kemenkeu dan PT. SMI siap mengawal prosesnya, mulai dari tahapan awal hingga pembangunan infrastruktur berjalan. Hal ini demi mewujudkan akselerasi pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias.

Beberapa pejabat daerah juga turut hadir, antara lain Kepala Bapperida Kota Gunungsitoli, Sekretaris BPKPD Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nias, dan Kepala BKAD Kabupaten Nias.

Pertemuan ini menjadi sinyal positif bagi percepatan pembangunan di Kepulauan Nias, membuka peluang pendanaan yang lebih besar untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya.(GANDA).

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."