Terkait Program Revitalisasi Yang Melibatkan 46 Kepsek, Humas FPN-RI dan Tim Pertanyakan Hasil Audit Irbansus V Lambar

LAMPUNG BARAT // KoreksiNews - Menindaklanjuti kasus yang masih viral terkait oknum 46 Kepala Sekolah yang diduga tertipu program Revitalisasi Sekolah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), 46 kepala sekolah tersebut kini terseret pelanggaran kode etik dan disiplin ASN sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023.

Humas dan Investigasi DPN FPN-RI (Dewan Pimpinan Nasional Forum Pemersatu Nasional Republik Indonesia) Wilayah Pulau Sumatera, Cecep Rusdiono (pemegang KTA 25112025.1975.0000503), menemui Irbansus V, Puguh Suryadi, di sela kegiatannya di Gedung Pramuka Kwarcab Lampung Barat, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat pada Rabu, 17 Desember 2025.

Dalam percakapan tersebut, Puguh Suryadi menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 46 Kepala Sekolah sudah selesai. Seharusnya, berkas tersebut diserahkan kepada Bupati Lampung Barat bersama Inspektur hari ini, namun tertunda karena adanya agenda lain.

"Kemungkinan besok menghadap kepada ajudan protokoler Bupati untuk memastikan pertemuan guna menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan kode etik dan disiplin terkait 46 kepala sekolah tersebut," terangnya.

Lanjutnya, adapun terkait apakah ke-46 kepala sekolah ini melanggar kaidah-kaidah hukum, hal itu bukan merupakan tugas pihaknya, melainkan tugas dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Puguh Suryadi menegaskan bahwa langkah selanjutnya ada di tangan Bupati. Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, Bupati akan menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral atau sanksi disiplin jika pelanggaran terbukti mencakup ranah disiplin ASN.

Menyikapi kasus ini, DPN FPN-RI mengharapkan kepada Bupati Lampung Barat, demi menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan citra Bupati, agar oknum pejabat tinggi yang terlibat juga diberikan sanksi.(Nurhadi).