Aksi Berujung Kecewa, Pemda Pasbar Dinilai Tidak Berani Terbuka di Depan Publik

PASAMAN BARAT //KoreksiNews - Gabungan Mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan pemuda (OKP), yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat mengaku kecewa atas sikap Pemerintahan daerah, yang dinilai tidak berani berdialog terbuka di depan publik, pada Kamis (2/04/2026).

Klaim keberhasilan kepemimpinan satu tahun Bupati Yulianto dan M.ihpan akhirnya meledak. Kolaborasi mahasiswa dengan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan pemuda (OKP). Melakukan unjuk rasa gabungan di depan kantor Bupati Pasaman Barat.

Aksi itu berupa peringatan keras mahasiswa terhadap Bupati H.Yulianto, yang dinilai gagal merealisasikan janji visi dan misinya dalam satu tahun memimpin Pasbar.

Kegagalan itu disorot dari berbagai bidang, mulai misi jaminan kesehatan masyarakat, sarana kesehatan, pendidikan gratis 12 Tahun. Mewujudkan seribu Tahfiz, pemilihan Wali Nagari defenitif Tahun 2025, bahkan menyangkut kesejahteraan atlit berprestasi, justru dinilai tidak satupun yang terealisasi.

Mereka juga mengungkap kebobrokan Pemda Pasbar dalam menerapkan kebijakan, seperti nasib ribuan P3K paruh waktu yang telah diangkat, namun diabaikan begitu saja, honorer seratus ribu/ bulan justru dinilai sebagai suatu penghinaan bagi profesi.

Kaharuddin Batubara, selaku Koordinator Umum (Kordum), aksi, menegaskan. Bahwa kehadiran mereka bukan untuk sekadar formalitas saja. "Kami datang membawa aspirasi rakyat, mereka meminta perhatian mu bapak Bupati, jangan biarkan rakyat menjerit dan anda jangan terlalu kejam membiarkan nasib tenaga P3K paruh waktu yang hanya anda hargai seratus ribu rupiah, sementara kalian menikmati TPP puluhan juta. Rupiah," tegas Kaharuddin

Saat aksi berlangsung, mahasiswa dan sejumlah OKP yang tergabung mengeluhkan sikap Sekretaris daerah yang dinilai tidak acuh terhadap berjalannya demonstrasi yang di lakukan, " kami kecewa kepada bapak Doddy San Ismail, selaku Sekda yang tidak acuh terhadap aspirasi rakyat," ucapnya.

Situasi semakin memanas, ketika mahasiswa menolak tawaran Pemda untuk berdiskusi diautorium secara tertutup, " kami menolak tawaran diskusi di autorium, yang kami inginkan berdialog terbuka dapat disaksikan publik, ujar Rhido.

Sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) Stai-Yaptip, Rhido. Dalam orasinya menyebutkan lemahnya transparansi daerah akan memunculkan maraknya dugaan praktik korupsi di lingkaran pejabat Pemerintah" kenapa kalian menolak tawaran kami, bukankah berdialog terbuka itu lebih terhormat, apa karena kalian takut publik mengetahui kedok kalian", ucapnya.

Tidak adanya titik temu dalam aksi tersebut hingga memunculkan krisis kepercayaan mahasiswa terhadap Pemda Pasaman Barat semakin memuncak. Kaharuddin menekankan akan kembali melaksanakan aksi akbar dan berencana segera melaporkan Pemda Pasbar kepada BPK RI.

Penulis. Hamidan

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."