Bang YD: APBD Harus Berdampak, Bukan Sekadar Menyisakan Surplus

GUNUNGSITOLI // KoreksiNews - Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha asal Nias, Dr. H.C. Yusman Dawolo, M.Kom.I., menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2025. Ia mengkritisi masih adanya anggaran yang tidak terserap optimal sehingga menghasilkan sisa anggaran yang cukup besar

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya diukur dari tertibnya administrasi keuangan, besarnya aset daerah, atau adanya surplus anggaran di akhir tahun.

" Ukuran yang paling penting adalah sejauh mana APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat."kata Yusman Dawolo. Kamis(25/06/2026).

Karena itu, Pemerintah Kota Gunungsitoli idealnya mampu mengoptimalkan realisasi APBD mendekati 100 persen, terutama pada program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

" Setidaknya, tingkat serapan anggaran perlu mencapai diatas 95 persen agar anggaran yang telah direncanakan dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah."ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Kota Gunungsitoli, realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 hanya mencapai 89,26 persen dari total anggaran yang tersedia. Artinya, terdapat lebih dari Rp. 80 miliar anggaran yang belum terealisasi. Selain itu, masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 22,33 miliar.

" Kondisi ini patut menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab, rendahnya serapan anggaran sering kali berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, tertundanya pembangunan infrastruktur, berkurangnya kualitas pelayanan publik, serta hilangnya peluang penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat."ucapnya.

Jika kita melihat daerah-daerah yang berhasil mencapai kemajuan pembangunan, terdapat beberapa pola yang relatif sama.

1.Tingkat Serapan Anggaran yang Tinggi

Banyak daerah maju di Indonesia mampu menjaga realisasi belanja daerah di atas 95 persen. Tingginya serapan anggaran memungkinkan program pembangunan berjalan sesuai rencana, pelayanan publik meningkat, dan aktivitas ekonomi masyarakat bergerak lebih cepat.

Anggaran yang tidak terserap pada dasarnya adalah peluang pembangunan yang tertunda. Ketika belanja pemerintah berjalan optimal, maka sektor usaha, tenaga kerja, dan ekonomi lokal juga ikut tumbuh.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Secara Berkelanjutan

Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator utama kemajuan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin kuat kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, peningkatan PAD harus menjadi agenda strategis Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui:

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah berbasis digital.

2. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih profesional dan produktif.

3. Hilirisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM lokal agar memiliki nilai tambah.

4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha.

5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif.

3. Fokus pada Kualitas Belanja, Bukan Sekadar Penyerapan

Serapan anggaran yang tinggi memang penting, tetapi yang lebih penting adalah kualitas penggunaannya. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Belanja daerah seharusnya mampu mendorong:

• Penurunan angka kemiskinan;

• Penurunan tingkat pengangguran;

• Peningkatan pendapatan masyarakat;

• Peningkatan kualitas pendidikan;

• Peningkatan layanan kesehatan;

• Pertumbuhan UMKM dan investasi daerah.

Dengan demikian, APBD tidak hanya habis dibelanjakan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Mengubah Aset Menjadi Sumber Produktivitas Ekonomi

Pemerintah Kota Gunungsitoli saat ini memiliki aset dengan nilai mencapai Rp2,08 triliun. Ini merupakan modal yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, besarnya nilai aset belum tentu memberikan manfaat apabila tidak dikelola secara produktif.

Banyak daerah berhasil meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan aset yang profesional, baik melalui kerja sama pemanfaatan, penyewaan, pengembangan kawasan ekonomi, maupun berbagai bentuk optimalisasi aset strategis lainnya.

Karena itu, aset daerah harus dipandang bukan hanya sebagai kekayaan yang tercatat dalam laporan keuangan, tetapi sebagai instrumen yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi daerah dan masyarakat.

Kesejahteraan Rakyat Adalah Tujuan Utama

Keberhasilan APBD bukan ditentukan oleh besarnya surplus anggaran atau banyaknya dana yang tersisa di akhir tahun. Keberhasilan APBD diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Rakyat tidak hidup dari angka-angka dalam laporan keuangan. Rakyat membutuhkan jalan yang baik, sekolah yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, lapangan kerja yang tersedia, serta kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarganya.

Ke depan, Pemerintah Kota Gunungsitoli diharapkan perlu terus meningkatkan efektivitas realisasi APBD, memperkuat PAD, mengelola aset secara produktif, serta memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Itulah hakikat pembangunan daerah yang sesungguhnya: anggaran bukan sekadar dikelola dengan baik, tetapi harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat.

Liputan: Ganda Pasaribu

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."