Di Balik Euforia WTP, Bang YD Pertanyakan: Apakah Rakyat Sudah Sejahtera?

GUNUNGSITOLI // KoreksiNews - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerap menjadi kebanggaan pemerintah daerah. Setiap kali penghargaan itu diraih, publik disuguhi seremoni dan klaim keberhasilan tata kelola keuangan.

Namun, menurut akademisi dan tokoh muda Yusman Dawolo atau yang akrab disapa Bang YD, ada pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar berapa kali suatu daerah memperoleh WTP, tapi apakah kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat?

"Yang harus ditanya bukan berapa kali pemerintah memperoleh WTP, tetapi apakah rakyatnya semakin sejahtera, apakah lapangan kerja bertambah, apakah kemiskinan berkurang, dan apakah pelayanan publik semakin baik," kata Bang YD, Senin, 1 Juni 2026.

Menurut dia, masih banyak masyarakat yang salah memahami makna opini WTP. Tidak sedikit yang menganggap WTP sebagai bukti bahwa suatu pemerintah daerah bersih dari korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Padahal, secara prinsip, opini tersebut hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

"WTP adalah penilaian atas laporan keuangan, bukan sertifikat bebas korupsi. Dua hal itu berbeda. Laporan bisa saja disusun sesuai standar, tetapi dugaan penyimpangan tetap dapat terjadi dan harus dibuktikan melalui proses pengawasan maupun penegakan hukum," ujarnya.

Bang YD menilai pemahaman yang keliru tersebut sering dimanfaatkan dalam komunikasi politik. Predikat WTP kerap dijadikan indikator utama keberhasilan pemerintahan, sementara ukuran yang langsung dirasakan masyarakat justru kurang mendapat perhatian.

Ia mengingatkan bahwa tujuan akhir pengelolaan keuangan negara bukanlah memperoleh penghargaan administratif, melainkan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Rakyat tidak hidup dari penghargaan. Yang mereka rasakan adalah apakah ada pekerjaan yang layak, apakah harga kebutuhan terjangkau, apakah sekolah dan layanan kesehatan semakin baik, dan apakah pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," katanya.

Untuk memperkuat argumentasinya, Bang YD mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan opini WTP tidak selalu berbanding lurus dengan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah daerah yang pernah memperoleh WTP tetap menghadapi kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah maupun pejabat publik.

Kasus yang pernah menjadi perhatian nasional antara lain menimpa mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dan Annas Maamun, mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, serta sejumlah kepala daerah lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa opini audit dan penegakan hukum merupakan dua instrumen yang berbeda.

Karena itu, Bang YD mengajak masyarakat untuk melihat capaian pemerintah daerah secara lebih komprehensif. Menurutnya, keberhasilan pembangunan seharusnya diukur melalui indikator yang langsung berkaitan dengan kualitas hidup rakyat.

Beberapa indikator tersebut antara lain tingkat pengangguran, angka kemiskinan, kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi daerah, serta tingkat kesenjangan sosial.

"Kalau masyarakat masih kesulitan mendapatkan pekerjaan, angka kemiskinan masih tinggi, pelayanan publik belum memuaskan, sementara pemerintah sibuk merayakan penghargaan administratif, maka ada yang perlu dievaluasi dalam prioritas pembangunan," ujarnya.

Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, Bang YD menilai peran masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh banyaknya penghargaan yang diterima pemerintah, tetapi juga oleh kuatnya kontrol publik terhadap pengelolaan uang negara.

"Penghargaan tentu patut diapresiasi, tetapi yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan, pelayanan publik yang berkualitas, dan kesempatan hidup yang lebih baik," kata Bang YD.

Menurutnya, di balik euforia perolehan WTP, pertanyaan mendasar yang harus terus diajukan adalah, apakah keberhasilan administratif tersebut telah benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat?

Editor : Ganda Pasaribu

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."