Dugaan Korupsi Proyek Provinsi di Madina TA 2022, Puluhan Mahasiswa Gelar Demo di Kantor PUPR Provinsi Sumut

PADANG LAWAS//KoreksiNews- Puluhan Mahasiswa mengatasnamakan Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Jl. Sakti Lubis Kota Medan. Jumat(2/2)

Kali ini yang menjadi sorotan dari MPK Sumatera Utara adalah di tiga Proyek yang di kelola UPTD JJ Kota Nopan PUPR Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun anggaran 2022 yang diduga kuat syarat dengan masalah antara lain pengurangan volume bahan bangunan dan penurunan kualitas bahan dalam pembangunannya.

Ketiga Proyek tersebut yakni Proyek Peningkatan Struktur Jalan Provinsi Ruas Jembatan Merah – Muara Soma di Kabupaten Mandailing Natal APBD 2022 dengan Niai Kontrak Rp. 9.488.460.402,16, Proyek Penanganan Longsor Akibat Bencana Alam Pada Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Mandailing Natal APBD 2022 dengan Nilai Kontrak Rp. 5.611.724.163,42 dan pengerjaan proyek Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Pada Sungai Batang Gadis (Desa Rumbio) yang dikerjakan oleh Cv. GN dengan nilai kontrak 6,6M lebih.

Mahasiswa Peduli Keadilan (MPK) menggelar Aksi unjuk rasa mengungkap kejanggalan- kejanggalan pada proyek tersebut di depan PUPR Provinsi Sumatera Utara.

Dalam orasinya, Habibi Martua sangat menyayangkan sikap pihak PUPR Provinsi Sumut yang tidak mau menerima aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, karena tidak satupun Pihak PUPR Sumut terlihat selama aksi demo berlangsung dari pukul 14.00 wib hingga selesai pukul 15.30 wib.

" Kalau memang tidak salah kenapa takut, kami meminta agar APH mengaudit Fisik pada tiga proyek yang di kelola UPTD JJ Kota Nopan tahun anggaran 2022 yang diduga paket pekerjaan tersebut dinilai kekurangan volume dan sangat berpotensi merugikan uang negara."pungkasnya.

Rahmat siregar dalam orasinya berharap supaya APH menuntaskan Dugaan Kasus Korupsi ini dengan terbuka tanpa ditutup- tutupi sedikitpun.

Koordinator Aksi, Yazid H. Hasibuan merasa kesal karena tidak dihargai oleh dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.

“ Jangankan sepatah kata, pihak dinas PUPR Sumatera Utara tidak terlihat, masyarakat dan APH sudah melihat dan tentu sudah bisa menilai mana yang benar mana yang tidak, harapan kami, dugaan kasus korupsi ini cepat dibereskan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara” imbuh Yazid H. Hasibuan.(PH)