Wakil Ketua Kapir Rahmad Situmorang mengatakan bahwa di tubuh TVRI Sumut kami menduga telah terjadi Mark-up tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 33 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga penyiaran public televisi republik Indonesia.
Rahmad mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surut untuk permohonan ucapan selamat berbuka puasa dan ucapan selamat hari raya dan di balas harus membayar.
Kemudian, Rahmat mendatangi kantor TVRI Sumut dan mempertanyakan terkait tarif dan apakah gubernur, Walikota dan DPR Juga membayar sesuai tarif yang di buat"
" Dari pihak TVRI mengatakan bahwasanya semua membayar tanpa terkecuali untuk mendapat kan target PNBP, namun tidak lama kemudian, pihak TVRI Sumut melalui menghubungi saya lewat chat WhatsApp dengan pesan " Siap bg, namun setelah kami berembuk disarankan teman2 mahasiswa yg akan mlakukan greeting membuat surat permohonan kepada TVRI Sumut dgn narasi "penyiaran ucapan selamat berbuka dan hari raya oleh mahasiswa tsb tidak dibebankan biaya dlm penyiaran di TVRI Sumut"
Di dalam Chat tersebut, pihak TVRI menjelaskan bahwa Hal tersebut dilakukan sebagai dasar manajemen TVRI dlm menjalankan aturan yg semestinya berbayar disebutkan PNBP (penghasilan negara bukan pajak). Istilahnya diberikan dispensasi bg. Wakil ketua Kapir Rahmad Mengatakan Kalok memang Bisa geratis kenapa tidak dari awal Diduga Terjadi Penyelewengan.
Kapir Mendesak BPK untuk mengaudit Keuangan TVRI Sumut tahun 2022 - 2025 diduga terjadi penyelewengan dan mendesak KPK untuk memberantas dugaan korupsi di tubuh TVRI Sumut, serta meminta Dirut TVRI pusat agar untuk mencopot Kepala TVRI Sumut yang diduga kuat tidak layak untuk memimpin TVRI Sumut.
" Koalisi Pemerhati Indonesia Raya akan menggelar aksi besar besaran untuk membersihkan TVRI Sumut dari orang orang yang diduga ingin menggerogoti TVRI Sumut demi kepentingan Pribadi pada hari Selasa( 25/03/2025, depan."tutup Rahmad.(Mickael Harahap).
1 komentar