Rahmad Tolak Kadisdik Baru, Minta Gubsu Boby Nasution Copot Alexander Sinulingga

MEDAN // KoreksiNews - Koalisi Aksi Mahasiswa USU UNIMED UINSU Geruduk Mapolda Sumut dan kantor Gubernur Sumut Pada Kamis,(27/03/2025)

Kordinator Aksi Rahmad Situmorang Meminta Kepada Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution untuk mengklarifikasi terkait di tunjukan Alexander Sinulingga sebagai Kadisdik menggantikan Abdul Haris Lubis.

Rahmad Situmorang menolak seorang Kepala Dinas Pendidikan yang tidak berlatar belakang pendidikan, bisa dijustifikasikan dengan beberapa alasan yang berkaitan dengan pentingnya kompetensi dan pemahaman yang mendalam dalam bidang pendidikan untuk posisi tersebut.

1. Pentingnya Pemahaman Mendalam dalam Dunia Pendidikan: Jabatan Kadis Pendidikan memerlukan pemahaman yang kuat mengenai kebijakan pendidikan, kurikulum, dan tantangan yang dihadapi oleh para pendidik. Jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami dinamika yang terjadi di lapangan.

2. Pendidikan Adalah Sektor yang Kompleks: Pendidikan bukan hanya tentang administrasi atau manajerial. Tugas seorang Kadis Pendidikan meliputi pengembangan kurikulum, evaluasi sistem pendidikan, serta kebijakan yang langsung mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah tersebut. Seorang yang berlatar belakang pendidikan lebih memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dan murid.

3. Menjamin Kualitas Kebijakan Pendidikan: Kebijakan yang diambil oleh seorang Kadis Pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap masa depan pendidikan di daerah tersebut. Seorang yang berlatar belakang pendidikan lebih mungkin untuk menghasilkan kebijakan yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan sistem pendidikan.

4. Menghindari Mismanajemen dan Kekeliruan dalam Kebijakan: Tanpa pemahaman yang memadai tentang pendidikan, ada risiko besar bagi terjadinya kesalahan dalam merancang kebijakan pendidikan yang bisa berdampak buruk bagi perkembangan siswa dan tenaga pengajar.

5. Menghormati Profesionalisme di Bidang Pendidikan: Pendidikan adalah profesi yang memiliki standar dan prinsip tersendiri. Menempatkan seseorang yang tidak memiliki kompetensi di bidang ini dapat dianggap sebagai bentuk meremehkan profesi pendidikan itu sendiri.

" Saya merasa Alexander Senulingga Belum termasuk kedalam kategori yang saya sebutkan tadi dan Diduga Gubernur Sumut Cawe Cawe Dalam Menentukan Hal tersebut.”tutur Rahmad.

Pihaknya juga menyoroti terkait permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan seperti adanya dugaan Kacabdis Wilayah I Yafizham Parinduri dan puluhan kepala sekolah se-Kabupaten Deli Serdang diduga melanggar Diktum ke Empat angka (1) dan angka (2) Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

" kami juga menduga adanya Maladminitrasi sekalipun disebut menggunakan uang pribadi. Lantaran dalam Inpres dimaksud tidak ada sepatah kalimat menyebutkan adanya kekecualian penggunaan anggaran dalam hal ini biaya keberangkatan dan akomodasi mereka di sana diduga hasil dari gratifikasi dari salah penerbit buku langganan.

Sesuai Informasi yang beredar di media kepada Sekolah SMAN 1 Sunggal, oknum berinisial AB diduga melakukan upaya penyuapan agar beritanya di poles, dan ini sangat lah mencoreng nama dinas pendidikan terkhususnya SMA 1 Sunggal.

Selain Itu Ada Juga, Dugaan Korupsi DAK 2024 Sebesar 176 Miliar namun sampai saat ini belum ada kejelasan kelanjutan proses hukum, KPK telah mengamankan TSR namun sampai saat ini, Kabid SMK (S) dan Bendahara Pembantu AH masih belum di tersangkakan dan diduga kuat kabid SMA (MBH) yang mengatur semua proyek di Disdik Sumut, KPK dimita untuk segera menangkap mereka dan pemborong karena telah merugikan negara.

" Operasi Tangkap Tanggan yang di lakukan oleh satgas KPK yang salah satu sasaranya oknum polisi membuat kuat dugaan APH seperti Polisi dan Kejaksaan ikut serta untuk mengamankan dugaan Korupsi DAK di Disdik Sumut dan diduga juga semua dugaan Korupsi di tubuh Disdik Sumut di Back-up Oleh APH, makanya sampai saat ini Haris Lubis masih hidup tenang dan senang."tutup Rahmad.(Mickael Harahap).

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."