Diduga Serobot 1.000 Hektare Lahan, Perusahaan Tanpa Identitas di Muara Bahar Dipertanyakan
Koreksi News
... menit baca
MUSI BANYUASIN // KoreksiNews - Keberadaan sebuah perusahaan misterius di RT 06 Desa Muara Bahar, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, kembali memicu sorotan publik. Pasalnya, perusahaan ini diduga telah menguasai lahan seluas hampir 1.000 hektare tanpa papan nama, dan kini terlibat sengketa lahan dengan warga Bayat Ilir.
Ketua DPD Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Rakyat Tipikor Musi Banyuasin, Srianto, mendatangi kantor desa setempat pada Rabu (11/6/2025) untuk meminta klarifikasi terkait surat permohonan mediasi yang telah diajukan kepada pihak perusahaan.
Namun jawaban dari Sekretaris Desa Muara Bahar, Suwadi, justru mempertegas ketertutupan perusahaan tersebut. “Surat sudah saya teruskan ke perusahaan. Saya juga mencoba menghubungi mereka, tapi tidak ada jawaban. Nomor saya malah diblokir,” ujarnya.
Tidak berhenti di situ, Srianto menyatakan akan melanjutkan upaya ke tingkat kecamatan, dan bahkan siap membawa persoalan ini ke dinas terkait serta melakukan aksi massa bila perlu.
“Ada yang janggal di balik perusahaan ini. Tidak ada papan nama, menanam sawit di sempadan sungai, membayar upah di bawah UMK, dan kuat dugaan berdiri di atas kawasan hutan. Ini bukan pelanggaran biasa, ini potensi kejahatan lingkungan dan perampasan ruang hidup warga,” tegasnya.Srianto juga menilai ada kekuatan tersembunyi yang melindungi aktivitas perusahaan tersebut sehingga terkesan kebal hukum. Pihaknya meminta pemerintah tidak tutup mata dan segera turun tangan.
“Kami minta Pemkab Musi Banyuasin dan Pemprov Sumsel mengusut tuntas. Jangan tunggu rakyat bergerak dulu baru aparat bertindak. Ini soal keadilan,” tambahnya.
KoreksiNews.com akan terus mengawal kasus ini dan mendesak transparansi penuh dari pihak perusahaan serta tindakan tegas dari pemerintah daerah.(JO).
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."
Sebelumnya
...
Berikutnya
...

