DPRD Medan Soroti Kebocoran PAD Miliaran Rupiah, Eko Afrianta: Wali Kota Harus Evaluasi Total Bapenda

MEDAN // KoreksiNews - Anggota DPRD Kota Medan, Eko Afrianta Sitepu, menyatakan keterkejutannya atas laporan pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan yang menunjukkan kebocoran penerimaan dari sektor pajak daerah hingga miliaran rupiah dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, hiburan, restoran, hingga parkir, Bapenda disebut gagal mencapai target penerimaan secara optimal, bahkan berulang kali menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini bukan hal baru. Laporan BPK dari tahun 2022, 2023, dan kini 2024, selalu memuat judul temuan yang sama terkait pengelolaan pendapatan pajak daerah. Kebocoran ini kalau ditotal bisa mencapai puluhan miliar rupiah, dan jelas sangat merugikan pembangunan Kota Medan,” tegas Eko kepada wartawan, Senin (21/7/2025).

Dijelaskannya, pada tahun 2022, terdapat temuan pengelolaan pajak reklame sebesar Rp1,6 miliar yang belum mengantongi izin, serta kekurangan penerimaan dan denda sebesar Rp3,4 miliar. Tahun 2023, BPK kembali mencatat pengelolaan yang belum memadai dengan kekurangan penetapan pajak hotel, restoran, dan hiburan senilai lebih dari Rp5 miliar.

Sementara itu, pada LHP tahun 2024, dugaan kebocoran anggaran bahkan lebih signifikan. BPK mencatat kekurangan penerimaan dari BPHTB akibat kesalahan penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp4,3 miliar, kekurangan penerimaan pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir sebesar Rp3,5 miliar, serta pajak daerah senilai Rp11,7 miliar yang tidak dapat diverifikasi karena tidak didukung data valid.

“Ini terjadi lagi di tahun anggaran 2024, nyaris sama dengan dua tahun sebelumnya. Kita patut curiga ada indikasi korupsi yang sistemik. Saya mendorong Aparat Penegak Hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memeriksa pejabat-pejabat yang bertanggung jawab di Bapenda Medan,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Medan, Eko Afrianta yang juga politisi Partai Hanura ini meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat Bapenda.

“Wali Kota harus bersih-bersih. Ganti seluruh pejabat di Bapenda, terutama kepala bidang yang bertanggung jawab terhadap kebocoran ini. Apalagi ada salah satu Kabid yang sudah lama menjabat, dan sekarang malah ikut lelang jabatan untuk menjadi kepala Bapenda. Ini tidak bisa dibiarkan,” pungkas Eko. (Michael).

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."