Geger !!! Jasad Pria di Temukan Tanpa Busana Terkubur di Karo

GUNUNGSITOLI // KoreksiNews– Upaya penyelesaian perselisihan antara sembilan mantan karyawan yang dipecat oleh Koperasi Konsumen Osseda Faolala Perempuan Nias (K-OFPN) kembali menemui jalan buntu. Dalam perundingan kedua yang dimediasi oleh Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli pada Rabu (9/7/2025), belum tercapai titik temu antara kedua belah pihak.

Dalam risalah mediasi kedua, pihak koperasi melalui kuasa hukumnya, Budieli Dawolo, SH, menyatakan bahwa mereka menawarkan kompensasi sebesar Rp 5 juta. Namun, ia menegaskan bahwa uang tersebut bukanlah bentuk pesangon melainkan sekadar kepedulian lembaga terhadap para mantan karyawan.

"Kalau bicara soal pesangon, itu sudah masuk ke ranah SOP. Kesembilan orang ini dipecat secara tidak hormat, jadi sesuai aturan internal, mereka tidak berhak mendapatkan pesangon. Tawaran Rp5 juta itu murni sebagai bentuk kepedulian lembaga agar teman-teman mantan karyawan bisa semangat mencari pekerjaan baru," jelas Budieli kepada KoreksiNews, Kamis (10/7/2025).

Ia juga mengungkapkan bahwa selama proses mediasi, pihak mantan karyawan tidak pernah menyampaikan tuntutan secara jelas, baik secara lisan maupun tertulis.

"Saya sudah singgung masalah pokok pengaduan mereka tentang tuntutan sejak mediasi pertama, tapi tidak pernah disampaikan baik dari pihak SBSI maupun pihak kuasa hukum pemohon. Mereka hanya bilang ingin penyelesaian, tapi tidak pernah menyebutkan tuntutan mereka, contohnya, mereka bilang 100 juta tetapi kita sanggup 5 juta. ini mereka tidak sampaikan, Jadi apa yang sebenarnya ingin diselesaikan juga tidak jelas," tambahnya.

Budieli juga menegaskan bahwa tawaran Rp 5 juta tersebut bukanlah respons atas permintaan dari pihak mantan karyawan, melainkan murni inisiatif dari koperasi.

"Ini penting saya tegaskan. Uang itu bukan karena ada permintaan dari mereka. Ini murni inisiatif koperasi sebagai bentuk kepedulian. Kalau soal pesangon, sudah kami sampaikan sejak awal bahwa tidak ada karena status pemecatan mereka tidak hormat," ujarnya.

Terkait rencana pelimpahan masalah ke tingkat provinsi, Budieli menyatakan bahwa pihak koperasi tidak berniat membawa perkara ini lebih jauh. Ia membantah isi berita acara sebelumnya yang menyebut kedua belah pihak sepakat melanjutkan ke tingkat provinsi.

"Memang sempat tercantum dalam berita acara bahwa kedua pihak sepakat melanjutkan ke provinsi, tapi itu sudah kami bantah dan minta untuk direvisi. Kami tidak punya niat melanjutkan masalah ini ke tingkat provinsi. Kalau mereka mau, itu hak mereka," pungkasnya.

Related Posts