Sulawesi Utara Benahi Agraria, Komite I DPD RI Kawal Implementasi UU Pokok Agraria
Koreksi News
... menit baca
Di hadapan Komite I DPD RI, Yulius Selvanus tak menutupi tantangan geografis Sulut sebagai provinsi kepulauan yang memicu tekanan tinggi pada lahan. Ia menyoroti penanganan tanah bekas Hak Guna Usaha (Ex-HGU) yang terbengkalai, menyimpan potensi reforma agraria sekaligus masalah sosial yang pelik. "Tanah Ex-HGU adalah aset negara yang harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat," tegasnya.
Pemprov Sulut menjadikan tanah Ex-HGU sebagai fokus utama program reforma agraria. Redistribusi dan penataan akses lahan menjadi kunci, dengan prioritas diberikan kepada masyarakat yang minim atau bahkan tidak memiliki tanah. Langkah ini diharapkan menjadi wujud keadilan agraria dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, penyelesaian status tanah negara yang telah lama diduduki masyarakat juga menjadi perhatian serius. Gubernur mengakui dilema antara kepastian hukum aset negara dan hak-hak masyarakat yang telah terbentuk secara turun-temurun.
Untuk mencegah konflik, Pemprov Sulut mengedepankan pendekatan kolaboratif. Mediasi, koordinasi lintas instansi, dan pelibatan aparat penegak hukum sejak awal menjadi strategi utama. Tujuannya adalah memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan menciptakan iklim investasi yang sehat.
Yulius Selvanus berharap dukungan penuh dari Komite I DPD RI dalam bentuk pengawasan, rekomendasi kebijakan, dan fasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat. Dukungan ini diharapkan mempercepat penyelesaian masalah agraria yang multidimensi dan seringkali berlarut-larut.
Gubernur menegaskan komitmen kuat Pemprov Sulut untuk bersinergi dengan semua pihak demi menciptakan kepastian hukum, ketertiban dalam pengelolaan agraria, dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara.
(@aritumewan.)
Sebelumnya
...
Berikutnya
...