Warga Sorot Integritas Bamus, Di Tengah Maraknya Dugaan Korupsi Dana Nagari Di Lembah Melintang
Koreksi News
... menit baca
Laporan Aliansi Masyarakat Pasbar tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sembilan Nagari di Lembah Melintang akhirnya merambah hingga tuai kritikan terhadap kinerja Badan Musyawarah ( Bamus) di Nagari.
Semprotan tajam itu muncul dari sejumlah warga di Ujung Gading, mereka menyebutkan bahwa peranan Bamus di Nagari sangat pasif dan tidak efektif sebagai Lembaga Pengawas di Pemerintahan Nagari.
Saat dikonfirmasi HMD (warga), ia menegaskan bahwa posisi Bamus dianggap sakral dalam Pemerintahan Nagari," kalau Nagari Good Governance ya Bamus nya dipandang Check and Balance. Tapi kalau Nagari terlibat korupsi ya Bamus di pandang lemah dan tidak dapat menutupi memungkinkan ikut terlibat melakukan korupsi, " tegasnya.
hingga saat ini. Kritikan terus bergulir bahkan dari kalangan Aktivis( Yusril Ihza Mahendra). Sebagai wakil ketua dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Pasbar (IPNU), ia menilai maraknya laporan dugaan korupsi menjadi tamparan keras terhadap Bamus di Nagari Lembah Melintang.
Yusril juga menyangkan, suatu lembaga yang memiliki Legal Standing itu justru saat ini diduga lebih memilih diam daripada ikut bertanggung jawab sebagai kontrol di Nagari, "ya wajar Publik curiga", ucapnya.
"Kalau sebelumnya tidak bisa bersikap preventif mengatasi korupsi, setidaknya sekarang bisa bantu masyarakat berjuang", tambahnya.
Mereka juga menilai peristiwa ini menjadi saksi dari ke sekalian kalinya atas minimnya keterlibatan Bamus sebagai lembaga pengawasan di Nagari, Badan yang di harapkan dapat menuntaskan persoalan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),
"Jangan memilih bungkam di tengah problem masyarakat yang terjadi saat ini" Tutur warga
"Apakah ada Bamus yang peduli, faktanya yang melakukan sosial kontrol di Nagari bukan mereka, tapi dari kalangan Masyarakat Mahasiswa dan aktivis", lanjutnya dengan nada kecewa.
BPD/Bamus merupakan lembaga perwakilan Masyarakat yang memiliki peran krusial dalam mencegah adanya tindak pidana korupsi di Nagari (Check And Balance),dan diharapkan dapat mewujudkan Pemerintahan Nagari yang baik (Good Governance).
Dengan adanya Legalitas serta Legitimasi yang dimiliki, seharusnya Bamus berguna untuk melindungi hak-hak Masyarakat di Nagari. Namun lembaga yang ditoreh dari mandat rakyat itu selalu dianggap tidak berfungsi dan tidak berintegritas.
"Keberadaan Bamus Nagari di Kecamatan Lembah Melintang Bak Jauh Panggang dari Api, dan hanya menerima gaji buta", ungkap AR dengan nada kesal.
Penulis : Hamidan
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."
Sebelumnya
...
Berikutnya
...