Pemkab Pesisir Barat Perkuat Akurasi Data Iuran Jamkes Lewat Rekonsiliasi Triwulan III 2026

PESISIR BARAT // KoreksiNews - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat koordinasi dan tertib administrasi dalam pengelolaan data kepesertaan jaminan kesehatan. Upaya ini dilakukan melalui rapat rekonsiliasi data penerimaan iuran wajib Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 1 persen dan 4 persen, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, serta Kepala Desa (KP Desa) Triwulan III Tahun 2026 yang dilaksanakan di di Ruang Pertemuan D'Rajash Resto, Bandar Lampung. Senin, (28/9/ 2026).

Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian data penerimaan iuran dari berbagai segmen kepesertaan. Dengan demikian, proses administrasi dan pengelolaan pembiayaan jaminan kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pencermatan dan penyelarasan berkala, setiap perangkat daerah terkait dapat mengidentifikasi serta menyesuaikan apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi perbedaan pencatatan dan meningkatkan efisiensi tata kelola.

Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., CGRE, Kepala BKAD, Sekretaris BKAD, Kepala Bidang Perencanaan dan Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kasubid/Staf Gaji, serta Staf Perbendaharaan, Kepala Dinas Kesehatan beserta Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes), Kepala Dinas PMP beserta Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Kepala Dinas Pendidikan beserta Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Keterlibatan berbagai instansi ini menunjukkan bahwa pengelolaan data iuran jaminan kesehatan membutuhkan koordinasi yang kuat, mengingat setiap perangkat daerah memiliki keterkaitan langsung dalam pengelolaan data kepesertaan maupun administrasi pembayaran iuran.

Data yang akurat dan valid sangat diperlukan sebagai dasar pelaksanaan administrasi pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pemantauan kepesertaan masyarakat.

Pemkab Pesisir Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang efektif, tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui rekonsiliasi ini, diharapkan seluruh data kepesertaan semakin tertata demi mendukung kelancaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Bumi Para Sai Batin dan Ulama.

Laporan: Ady Putra

Sumber : Kominfo Pesisir Barat

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."