Menanggapi hal ini, Walikota Gunungsitoli, Sowa'a Laoli, S.E., M.Si, menegaskan bahwa defisit ini tidak ada kaitannya dengan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diperoleh Pemko Gunungsitoli karena telah menyajikan penatausahaan keuangan secara wajar.
" Kita mendapatkan WTP dari BPK RI karena Pemerintah Kota Gunungsitoli berhasil melaporkan keuangan dengan menyajikan secara wajar dalam semua hal baik secara material posisi keuangan daerah pertanggal 31 Desember 2023, jadi kita sudah penata usahakan keuangan tersebut secara wajar, secara standar akutansi pengelolaan keuangan daerah, itu sudah kita lakukan, kalau masalah defisit, kita saat ini sudah defisit dan itu tidak ada kaitannya dengan WTP, " terang Sowa'a Laoli pada kegiatan Konferensi Pers di ruang Rapat Lantai II Kantor Walikota Gunungsitoli. Kamis(30/5).
Walikota Sowa'a Laoli menjelaskan bahwa defisit ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah target pendapatan yang tidak tercapai yang menyebabkan Pemko Gunungsitoli terpaksa menggunakan dana kas untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sumber pendanaannya tidak tercapai pada tahun 2023.
" Kalau kita melihat penutupan anggaran APBD Tahun 2023, Pemerintah Kota Gunungsitoli ada anggaran silpa kurang lebih 30 Miliar tetapi uang tersebut tidak ada di kas, karena sudah di gunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan yang sumber pendanaannya tidak tercapai pada tahun 2023."ungkapnya.
Jelasnya, pada tahun 2023, target PAD Kota Gunungsitoli sebesar 63 Miliar lebih dan yang terealisasi di akhir tahun hanya sebesar 27 Miliar atau sebesar 43%. sehingga dana silpa tahun 2023 digunakan untuk membayar kegiatan yang tidak tercapai.
" Termasuk proyek 2023 yang mencapai 10 miliar, juga belum kita bayarkan dan ini menjadi utang daerah, kita(Pemko Gunungsitoli) akan mencoba memikirkan utang ini sesuai kemampuan dan ketersediaan yang ada di Kas Daerah, dan ini tidak adanya kaitannya dengan WTP yang di raih oleh Pemko Gunungsitoli"tegasnya lagi.
Menghadapi kondisi ini, Pemko Gunungsitoli melakukan langkah-langkah strategis, seperti rasionalisasi belanja dan pengurangan kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas.
"Sekali lagi, kami mohon dukungan dari teman-teman semua, biarkan pemko Gunungsitoli mampu menjalankan kondisi keuangan di Tahun 2024 ini, mendapatkan solusi untuk mengeluarkan pemerintah kota Gunungsitoli dengan kondisi Fiskal yang sangat tidak bagus ini.
" Tidak ada yang kita tutup -tutupi, kalau kita melihat dampak defisit 2023, maka tahun 2024 kita tetap defisit, kalau kita hitung-hitung, devisit 30 Miliar ditambah proyeksi silva 32 miliar yang sudah di bagi kebelanja tetapi tidak ada uangnya dan ditambah lagi proyeksi PAD yang sedikit sudah ditambah, potensi defisit keuangan Pemko Gunungsitoli Tahun ini bisa sampai 84 Miliar.
"Jadi inilah kondisinya, kita saat ini melakukan rasionalisasi belanja, mengurangi kegiatan-kegiatan dan melihat skala prioritas sehingga bisa kita menutupi kondisi defisit APBD tahun 2024 ini,"ujarnya.
Tambahnya, defisit anggaran bukanlah suatu hal yang tabu dan di setiap daerah pasti ada mengalami yang namanya defisit.
" Kalau dibilang bagus, ini tidak bagus, devisit itu tidak haram, tidak tabu, jadi kalau ada di medsos mengatakan defisit tidak haram dan tidak tabu, itu benar, karena disetiap daerah ada defisit, tetapi tentu ada batas kewajarannya."ucapnya(GANDA).
Posting Komentar