PNBP dari Fidusia Belum Maksimal, Ditjen AHU Gelar Rakor Virtual

JAMBI // KoreksiNews – Potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan fidusia belum optimal. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi virtual yang digelar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, Selasa (6/5/2025), melalui aplikasi Zoom Workplace.

Kegiatan ini turut diikuti Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi dari ruang rapat utama. Hadir Kepala Kanwil Idris, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kortini JM Sihotang, dan Kabid AHU Fatriansyah.

Direktur Perdata Henry Sulaiman membuka rapat dengan menegaskan perlunya evaluasi dan uji petik terhadap pendaftaran jaminan fidusia. Pasalnya, berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada potensi kerugian negara yang cukup signifikan karena tidak maksimalnya pendaftaran akta fidusia oleh notaris.

“Fidusia itu salah satu sumber PNBP yang penting. Tapi banyak akta tidak terdaftar secara resmi. Ini jadi perhatian serius,” tegas Henry.

BPK juga menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan dan pelaporan dari notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) menjadi penyebab utama. Tak sedikit notaris yang tidak melaporkan akta fidusia yang telah mereka buat, sehingga menghambat transparansi dan potensi pendapatan negara.

Sekretaris Ditjen AHU, Hantor Situmorang, menyatakan bahwa jaminan fidusia memegang peran penting dalam mendukung kredit UMKM dan pembangunan ekonomi nasional. Namun, ketidakpatuhan dalam sistem ini bisa berdampak besar.

“Banyak yang buat akta, tapi tidak mendaftarkan. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga berdampak pada hak-hak hukum para pihak dan keuangan negara,” ungkapnya.

Sebagai langkah konkret, Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menjadi contoh dengan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap notaris-notaris yang tidak patuh.

Rakor juga merekomendasikan peningkatan koordinasi antara MPD, OJK, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penegakan aturan, pemanfaatan sistem teknologi informasi, dan pelaporan rutin menjadi strategi utama ke depan.

Kegiatan ditutup dengan pemaparan praktik baik dari Jawa Barat oleh Kakanwil Asep Sutandar dan data faktual lapangan oleh Kadiv Yankum Hemawati Br Pandia. (JO).