Kasus Dugaan Suap dan Pemerasan Oknum Wartawan, Aktivis Iwan Efendi : Tidak Salah kenapa Takut, Inspektorat Sungai Penuh Harus Audit Dana Desa Pelayang Raya

SUNGAI PENUH // KoreksiNews - Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum wartawan kepada Kepala Desa Pelayang Raya memicu sorotan tajam publik, tidak hanya mengecam tindakan pemerasan tersebut, sejumlah aktivit juga menyoroti sikap oknum kepala Desa yang mau menyerahkan sejumlah uang kepada terduga pelaku, meskipun belum pembuktian adanya penyelewengan.

Salah satu aktivis terkemuka di Kerinci, Iwan Efendi, mendesak Inspektorat Kabupaten Sungai Penuh dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa (DD) Pelayang Raya Tahun Anggaran 2024.

" Kami mengecam keras pemerasan oleh oknum wartawan, tetapi yang menjadi tanda tanya besar, mengapa kepala desa begitu mudah menyerahkan uang? Kalau tidak ada penyelewengan, kenapa takut?,” ujar Iwan dalam pernyataan resminya. Selasa(03/06/2025).

Menurutnya, respons kepala desa justru memperkuat dugaan bahwa ancaman si oknum wartawan bukan tanpa dasar. Ia menilai penting bagi aparat pengawas internal untuk bertindak cepat agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik tidak terkikis.

" Inspektorat tidak boleh tutup mata, ini menyangkut uang rakyat, harus ada audit menyeluruh, tidak cukup hanya memeriksa kepala desa di atas kertas,” tegasnya.

Iwan bahkan menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi ke Kantor Inspektorat Sungai Penuh jika tuntutan audit tidak segera ditindaklanjuti.

“Jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu dekat, kami akan turun ke jalan. Ini soal transparansi dan tanggung jawab. Jangan biarkan dana desa menjadi celah praktik gelap,” pungkasnya.

Kasus ini kini bukan hanya soal oknum wartawan yang mencederai profesi jurnalistik, tetapi juga membuka kemungkinan adanya penyalahgunaan Dana Desa yang selama ini menjadi tumpuan pembangunan di tingkat paling bawah.

Transparansi dan akuntabilitas dana publik menjadi harga mati. Aktivis dan masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Inspektorat dan BPK.(BOBY).

"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."