Kelangkaan BBM Di Kabupaten Buru Diduga Unsur Kesengajaan Dari Pihak-Pihak Terkait

Oleh: Amirudin Soamole (Kepala Divisi KoreksiNews Provinsi Maluku)

Kota Namlea kembali diguncang krisis BBM. Minyak tanah kini dijual hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga resmi. Pertalite bersubsidi juga dipermainkan dengan selisih Rp3.000–Rp4.000 per liter dari HET.

Tak hanya itu, solar subsidi ikut langka, menambah penderitaan warga.

Tabel Perbandingan Harga BBM

Jenis BBM HET Resmi Maluku Harga Lapangan (Dilaporkan) Selisih

Minyak Tanah Rp 3.500–4.000/liter Rp 10.000/liter + Rp 6.000

Pertalite Rp 10.000/liter Rp 13.000–14.000/liter + Rp 3.000–4.000

Solar Subsidi Rp 6.800/liter Rp 9.000–10.000/liter + Rp 2.200–3.200

Catatan: Harga resmi berdasarkan ketetapan Pertamina 2025. Harga lapangan jauh dari ketentuan, menyalahi aturan distribusi.

Dugaan Kuat: Mafia BBM Bermain

Warga menuding lemahnya kontrol membuat penimbunan merajalela.

Minyak tanah disedot untuk kebutuhan tambang emas ilegal di Gunung Botak.

Pertalite ditimbun oleh pengantri SPBU, lalu dijual kembali dengan harga tinggi.

Solar dialihkan ke perusahaan jasa konstruksi.

“ Kami ini bukan tidak tahu. Penimbunan terjadi terang-terangan, tapi tidak ada tindakan. Hidup makin susah, air mata sudah habis,” keluh seorang pedagang di Pasar Namlea.

Dugaan bahkan menyebut mobil tangki BBM tidak sampai ke SPBU, melainkan masuk ke gudang tertutup untuk transaksi gelap. Beberapa SPBU ditengarai melakukan jual-beli tengah malam kepada mafia minyak.

Semua Lapisan Masyarakat Terjepit

Krisis BBM di Namlea bukan hanya urusan sopir dan tukang ojek. Dampaknya menjalar ke semua kalangan:

ASN: sulit beraktivitas karena kendaraan terhambat.

Petani: biaya angkut hasil panen melonjak.

Buruh dan Nelayan: ongkos hidup naik, penghasilan tetap.

Pedagang: harga barang pokok naik gila-gilaan.

“ Harga beras naik luar biasa. Kami sudah hampir sama dengan Papua,” ujar seorang warga.

Diam Bukan Berarti Tidak Tahu

Berbeda dengan daerah lain, warga Kabupaten Buru jarang turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Mereka lebih memilih percaya pada pemerintah kabupaten dan provinsi.

Namun, kepercayaan itu selalu berakhir dengan harapan kosong. Sejak tambang Gunung Botak dikelola manual pada 2011, 14 tahun sudah masyarakat Buru menanggung penderitaan yang sama.

Operasi Pasar Hanya Formalitas

Sesekali pemerintah menggelar operasi pasar. Tapi bagi masyarakat, itu hanyalah formalitas tanpa dampak nyata. Harga tetap tinggi, distribusi tetap dikuasai oknum, rakyat kecil tetap korban.

Tuntutan Tegas Warga Buru

Masyarakat mendesak:

Berantas penimbunan BBM.

Awasi ketat distribusi SPBU.

Tindak mafia minyak tanpa pandang bulu.

Operasi pasar yang benar-benar menyentuh rakyat.

Kondisi darurat ini tak bisa dijawab dengan janji. Bupati Buru dan Gubernur Maluku harus turun tangan langsung.