Tuntut Reformasi Polri dan Pengesahan UU Perampasan Aset, Cipayung Plus Padang Lawas Gelar Unjuk Rasa

PADANG LAWAS // KoreksiNews - Gabungan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Padang Lawas menggelar aksi damai di depan kantor Polres dan DPRD Kabupaten Padang Lawas pada Senin, 1 September 2025.

Organisasi seperti HMI, PMII, IMM, HIMMAH, dan KAMMI menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari isu nasional yang sedang hangat hingga masalah-masalah daerah yang tak kunjung selesai

Dalam orasinya, massa aksi menyoroti beberapa isu krusial di tingkat nasional. Mereka mengecam kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak rasional di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Pernyataan kontroversial Menteri Keuangan yang menyebut guru sebagai "beban negara" juga menjadi salah satu poin utama yang mereka kritik.

Selain itu, massa juga menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan mengutuk tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam berbagai aksi unjuk rasa.

Tidak hanya isu Nasional, Para massa aksi juga mengangkat persoalan daerah yang sampai saat hari ini belum dapat diselesaikan oleh Kepolisian dan DPRD Padang Lawas termasuk penertiban perusahaan tanpa izin dan pengusutan kasus Hak Guna Usaha (HGU), Pemberantasan perambahan hutan dan penertiban panglong kayu ilegal dan Reformasi Polri dengan menuntut pencopotan Kapolri, Kapolda Sumut, dan Kasat Reskrim Polres Padang Lawas yang diduga gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

Orator massa aksi, Ali Tondi Halomoan Hasibuan dalam orasinya sangat sepakat terkait isu bubarkan DPR karena sangat relevan dengan situasi saat ini.

" Kalau kita melihat dari Pusat hingga Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak mempunyai fungsi yang jelas. saat ini Ada rakyat yang berjibaku tidak bisa makan, sulitnya mencari pekerjaan, tingginya biaya pendidikan, mahalnya kesehatan, dan rendahnya kesejahteraan. Sementara pemerintah membuat kebijakan efisiensi, DPR justru minta kenaikan tunjangan. Ini pilihan yang tidak rasional sama sekali," tegas Ali Tondi.

Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Luat Hasibuan, Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam demonstrasi di pusat.

Luat Hasibuan juga berjanji akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan. "Semua tuntutan dan aspirasi ini nantinya akan kita diskusikan bersama stakeholder terkait dan kita juga akan mendesak pihak kepolisian untuk penegakan hukum," pungkasnya.(PH).