Penyelewengan Dana Desa di Garut: Ketika Amanah Pembangunan Berubah Jadi Celah Penyimpangan

Oleh: Yayan Sopian, S.E.

Kepala Biro KoreksiNews Garut

Dana Desa sejatinya menjadi tumpuan bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat di tingkat paling bawah. Namun di Kabupaten Garut, cita-cita luhur itu kerap tercoreng oleh ulah oknum yang diduga menyalahgunakan kepercayaan rakyat.

Pemerintah pusat setiap tahunnya menggelontorkan anggaran besar untuk 421 desa di Garut, dengan nilai mencapai Rp496 miliar hanya untuk tahun anggaran 2025. Besarnya dana ini seharusnya mampu menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sayangnya, beberapa kasus justru menunjukkan bahwa sebagian dana itu tak sampai pada sasaran. Kasus-kasus yang Mencuat Belakangan, publik Garut dihebohkan dengan penahanan seorang kepala desa di wilayah Sukasenang, yang diduga menyelewengkan Dana Desa tahun 2021–2023.

Nilai dugaan korupsi mencapai Rp452 juta. Kasus ini tengah bergulir di Kejaksaan Negeri Garut. Tak berhenti di situ, di Desa Cisewu, hasil audit menemukan adanya penyimpangan penggunaan Dana Desa hingga sekitar Rp800 juta.

Audit tersebut berujung pada rekomendasi pengembalian uang negara dan mundurnya salah satu perangkat desa. Selain dua kasus besar itu, masih ada beberapa laporan terkait penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai peruntukan, mulai dari pembangunan posyandu yang tak selesai, pembelian material tanpa bukti yang jelas, hingga proyek fiktif yang sama sekali tidak terealisasi di lapangan.

Faktor Penyebab Ada beberapa hal yang menjadi akar permasalahan di balik penyelewengan Dana Desa di Garut:

1. Kurangnya pengawasan berlapis.

2. Kapasitas aparatur desa yang belum memadai.

3. Minimnya transparansi kepada masyarakat.

4. Rendahnya partisipasi masyarakat.

Dampak Langsung ke Masyarakat Penyelewengan dana desa bukan hanya merugikan negara secara angka, tetapi juga menghambat kemajuan desa. Infrastruktur terbengkalai, program pemberdayaan macet, dan warga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah ddesa

Langkah Pencegahan dan Harapan ke Depan Untuk mencegah kasus serupa, beberapa langkah strategis bisa segera diterapkan:

* Publikasi APBDes secara terbuka.

* Audit rutin oleh inspektorat dan pendamping desa.

* Peningkatan kapasitas aparatur desa.

* Pembentukan saluran pengaduan masyarakat.

- Sinergi antarinstansi terkait.

Penyelewengan Dana Desa di Garut menjadi cermin bahwa pembangunan tidak hanya butuh dana besar, tetapi juga integritas tinggi dalam pengelolaannya. Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum menindak tegas setiap oknum yang bermain-main dengan uang rakyat, tanpa

pandang bulu.

Ketika dana desa dikelola dengan jujur, transparan, dan berpihak kepada warga, maka pembangunan di Garut bukan hanya sekadar slogan, melainkan kenyataan yang bisa dirasakan sampai pelosok kampung.