Bupati Dairi Hadiri Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI Di Kota Medan
Koreksi News
... menit baca
Kegiatan tersebut membahas penyelenggaraan dan pembahasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta peran Bank Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan kerja itu menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam mendorong optimalisasi kinerja BUMD dan Bank Daerah agar lebih profesional, transparan dan akuntabel.
Kegiatan tersebut juga dihadiri wakil menteri dalam negeri, Bima Arya, Ketua Tim kunjungan kerja komisi II DPR RI,Bahtra beserta jajaran anggota, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Direktur Utama PT Bank Sumut,Heru Mardiansyah serta para Kepala Daerah se-Sumatera Utara.
Usai acara, Bupati Dairi menegaskan komitmen pemerintah kabupaten Dairi untuk terus mendorong penguatan BUMD sebagai salah satu pilar penting dalam meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
"Kami terus berupaya agar BUMD di kabupaten Dairi dapat dikelola secara profesional dan inovatif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah serta pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelas Bupati Dairi.
Sementara itu Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong reformasi tata kelola BUMD secara menyeluruh.
Reformasi tersebut mencakup pemisahan indikator kinerja antara aspek finansial dan pelayanan publik, pemisahan peran pemerintah sebagai regulator dan pemilik modal serta peningkatan fleksibilitas dalam akses permodalan dan pemanfaatan aset.
Ketua Tim Komisi II DPR RI, Bahtra dalam arahannya menegaskan bahwa pentingnya peran Bank Daerah sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia layanan publik. Dia juga menyoroti perlunya pemerataan penyaluran kredit, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Selain itu DPR RI juga mengingatkan pemerintah daerah sebagai pemegang saham agar bijak dalam pengelolaan dividen, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.(PS).
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."
Sebelumnya
...
Berikutnya
...