Realita Gas Melon !! Jadi Barang "Gaib", Biar Mahal Terpaksa Dibeli Demi Dapur Ngebul

Jagat media sosial di Kota Gunungsitoli baru-baru ini dihebohkan oleh sebuah video amatir yang viral di berbagai grup Facebook. Video tersebut merekam momen menyesakkan dada di salah satu pangkalan gas Elpiji 3 kg di kawasan Desa Luaha Laraga, Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

Dalam video itu, seorang warga harus menelan pil pahit. Ia ditolak secara sepihak oleh pemilik pangkalan dengan dalih "gas sudah habis". Ironisnya, penolakan kasar itu terjadi tepat setelah si pemilik meminta harga Rp20.000 per tabung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi pemerintah dan si warga sudah mengalah bersedia membayar mahal demi kompor di rumahnya tetap menyala. Lebih miris lagi, tabung gas penuh jelas-jelas terpampang nyata di depan matanya.

Insiden di Gunungsitoli Selatan ini bukanlah riak kecil di permukaan, melainkan puncak gunung es dari benang kusut distribusi energi subsidi di bumi Ono Niha.

Pengalaman Penulis: Berburu Gas dari Olora sampai Saombo

Sebagai penulis yang tinggal di sini, saya baru saja mengalami sendiri betapa kejamnya realita kelangkaan ini di lapangan. Malam itu sekitar pukul 19.30 Wib, di tengah asyiknya memasak makan malam, tiba-tiba api kompor dirumah meredup lalu mati total. Gas Elpiji 3 kg di dapur habis.

Agar bisa melanjutkan memasak makan malam, saya berpacu dengan waktu. Saya keluar menerobos malam, menyusuri jalanan mencari tabung melon mulai dari Desa Olora hingga ke daerah Saombo. Namun, hasilnya nihil. Setiap pengecer yang saya datangi menggelengkan kepala sambil mengucapkan kata keramat yang paling ditakuti: "Kosong".

Dengan perjuangan keras, melawan dinginnya malam dan nahan lapar, saya terus mencari dan mencari, hingga akhirnya sekitar pukul sekitar pukul 21.00 Wib, saya menemukan adanya jual gas elpiji disalah satu warung dengan harga penjualan di atas HET.

Jadi walaupun dijual mahal, saya tetap membeli gas tersebut bukan karena uang saya banyak tetapi agar bisa melanjutkan memasak masakan yang tertunda tadi.

Mari kita buka mata lebih lebar: permasalahan ini bukan cuma milik Gunungsitoli Selatan saja, melainkan sudah menjadi rahasia umum di hampir seluruh pelosok wilayah Kepulauan Nias dan mungkin saja juga terjadi di luar kepulauan Nias.

Kalau kita lihat keluhkan masyarakat di media Sosial mulai dari Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, hingga Kabupaten Nias, jeritan masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan gas subsidi selalu senada.

Kita menduga aturan HET buatan pemerintah sering kali dianggap hanya sebatas "hiasan dinding" oleh pangkalan nakal, mungkin karena jarak geografis dari daratan Sumatera tampaknya dimanfaatkan oleh sebagian oknum-oknum nakal untuk menciptakan kelangkaan buatan demi mengatrol harga sesuka hati.

Kalau kita melihat, modus operasinya sangat seragam, oknum pangkalan nakal diduga sengaja membatasi penjualan langsung ke warga lokal demi "main belakang" memborongkan pasokan dalam jumlah besar ke pengecer.

Akibatnya, masyarakat setempat pulang dengan tangan kosong dan terpaksa membeli gas subsidi tersebut sama pengecer yang harganya di atas Het, sehingga mau tidak mau, masyarakat terpaksa harus membeli dengan harga mahal demi bisa memasak.

Permasalahan ini harus menjadi tamparan keras sekaligus alarm darurat bagi para Kepala Daerah se-Kepulauan Nias, Dinas Perdagangan setempat, serta PT Pertamina. Harus ada langkah konkret dan ketegasan nyata untuk memutus mata rantai permainan ini:

1. Sanksi "Efek Jera": Cabut Izin Tanpa Kompromi!

Jangan lagi gunakan sanksi persuasif atau teguran di atas kertas yang sama sekali tidak bikin kapok. Pertamina dan Pemerintah Daerah di Nias harus tegas: satu kali pangkalan terbukti secara digital atau lewat bukti valid menjual di atas HET atau menimbun gas hingga memicu kelangkaan lokal, izin pangkalan langsung dicabut (Pemutusan Hubungan Usaha/PHU).

2. Audit Total Transaksi Digital dan Validasi KTP secara Ketat

Sistem pembelian menggunakan KTP jangan hanya jadi formalitas pengumpul data di pangkalan. Sistem ini harus benar-benar diintegrasikan dengan sistem logistik Pertamina secara real-time. Jika data logistik menunjukkan pasokan masuk ke Nias tetapi pangkalan mengaku ke warga bahwa gas "habis" (seperti kasus di Gunungsitoli Selatan), sistem pusat harus otomatis membekukan (suspend) pasokan mereka untuk diinvestigasi.

3. Kanal Pengaduan Khusus Nias yang Aman dan Anonim

Masyarakat di Nias sering takut melapor karena khawatir akan diintimidasi atau "diblacklist" oleh pangkalan setempat sehingga ke depannya tidak bisa beli gas lagi. Pemerintah daerah di wilayah Kepulauan Nias harus menyediakan hotline pengaduan terpusat yang menjamin 100% kerahasiaan identitas pelapor, dan setiap laporan wajib direspons cepat dengan sidak dari aparat atau dinas terkait.

4. Rutin Gelar Operasi Pasar Langsung ke Desa-Desa

Untuk menghancurkan dominasi para spekulen yang hobi menimbun, Pemda bersama Pertamina perlu rutin menggelar Operasi Pasar langsung menyasar pemukiman warga secara berkala, terutama di titik-titik rawan kelangkaan di lima kabupaten/kota se-Kepulauan Nias. Ketika pasokan gas resmi tersalurkan langsung ke tangan konsumen dengan harga asli, otomatis permainan harga di tingkat oknum akan rontok dengan sendirinya.

Gas Elpiji 3 kg adalah energi subsidi yang dibiayai oleh uang rakyat untuk membantu rakyat miskin bertahan hidup. Sudah kewajiban negara untuk hadir secara nyata di wilayah Kepulauan Nias, bertindak tegas, dan memastikan tidak ada lagi masyarakat Ono Niha yang harus menunda lapar hanya karena hak subsidinya dirampok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penulis : Ganda Pasaribu

"Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan sikap pribadi penulis dan bukan cerminan sikap Redaksi."