Tekan Angka Kemiskinan, Sekda Gunungsitoli Andhika Laoly Instruksikan Intervensi Berbasis Data dan Pemberdayaan
Koreksi News
... menit baca
Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bapperida Kota Gunungsitoli, Selasa (15/9/2026).
Rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah konkret menyelaraskan program strategis daerah, sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 terkait sinergitas dan kewajiban pelaporan progres semesteran oleh kepala daerah.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis yang membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Menurutnya, setiap intervensi perlu diawali dengan data yang akurat, terpadu, dan mencerminkan kondisi nyata masyarakat agar kebijakan maupun program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran.
Berdasarkan data Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli tercatat sebesar 13,85 persen. Meskipun menjadi yang terendah di antara kabupaten/kota di wilayah Kepulauan Nias, angka tersebut masih relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara yang sebagian besar berada di bawah 10 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih terarah dan konsisten untuk mencapai target penanggulangan kemiskinan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2025–2029.
" Penanggulangan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi perlu disertai pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Intervensi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.
Guna mewujudkan hal tersebut, Sekda menginstruksikan integrasi program yang menyentuh berbagai aspek dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Ia juga meminta Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 2026 untuk aktif melakukan monitoring berkala dan tanggap menyelesaikan kendala di lapangan.
"Keterlibatan seluruh perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, hingga dunia usaha sangat mutlak. Bansos tetap berjalan sebagai jaring pengaman, namun harus diimbangi dengan penguatan UMKM, pelatihan keterampilan, serta perluasan lapangan kerja," pungkasnya.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemko Gunungsitoli ini dilanjutkan dengan forum diskusi intensif antarsektor demi merumuskan solusi konkret yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat Gunungsitoli.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Gunungsitoli, para kepala perangkat daerah, camat, serta kepala puskesmas se-Kota Gunungsitoli.
Editor : Ganda Pasaribu
Sumber: Pemko Gunungsitoli
"Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi."
Sebelumnya
...
Berikutnya
...