Aksi Massa di DPRD dan Kantor Gubernur Jambi, Polisi Lepas 3 Mahasiswa Setelah Dialog

JAMBI // KoreksiNews – Ribuan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil turun ke jalan menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi, Senin (1/9/2025). Aksi ini menyoroti lemahnya penegakan hukum, ketidakpekaan wakil rakyat, hingga desakan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.

Situasi sempat memanas ketika aparat kepolisian mengamankan tiga orang demonstran. Massa bereaksi keras, teriakan dan sorakan menggema di sekitar lokasi aksi. Namun setelah dilakukan dialog antara perwakilan mahasiswa dan Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binaga Siregar, ketiganya akhirnya dilepaskan.

“Ada yang kita amankan, sudah kita kembalikan kepada teman-temannya,” jelas Boy. Ia menegaskan langkah itu semata-mata untuk menjaga kondusifitas, bukan untuk membungkam suara mahasiswa.

Boy juga mengakui aksi sempat kacau namun berhasil diredam lewat komunikasi. “Kami mendukung penyampaian pendapat, tapi jangan sampai anarkis. Jangan pula ada penumpang gelap yang menodai perjuangan mahasiswa dan merusak kota Jambi,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, kepolisian mengerahkan sekitar 1.000 personel gabungan dari Polresta dan Polda Jambi. Sejumlah kendaraan sempat diamankan untuk mencegah potensi kerusakan, namun sudah dikembalikan kepada pemiliknya.

Adapun lima poin tuntutan utama mahasiswa dan masyarakat Jambi, yakni:

1. Mendesak reformasi Kepolisian RI agar kembali mendapat kepercayaan masyarakat.

2. Menuntut reformasi DPR pusat maupun daerah karena dianggap gagal mewakili rakyat.

3. Meminta DPRD dan pemerintah lebih peka terhadap persoalan masyarakat serta bersikap egaliter.

4. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset pelaku korupsi.

5. Mendesak penyelesaian berbagai persoalan krusial yang masih membelit Provinsi Jambi.

Menjelang sore, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun mahasiswa menegaskan, aksi ini bukanlah yang terakhir. Mereka berkomitmen akan terus mengawal tuntutan rakyat hingga benar-benar diwujudkan oleh para pengambil kebijakan.(JO).